Rombongan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) melakukan audiensi dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wapres, di Jl. Merdeka Selatan Jakarta, Senin (9/3/20).

Dalam audiensinya dengan Wapres, L. Ahmad Zaini selaku Wakil Ketua Umum Perpamsi banyak mendiskusikan tentang langkah apa yang sekiranya bisa dilakukan dan di sinergikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mempercepat cakupan pelayanan air minum di Indonesia. Karena bukan hal yang mudah untuk mencapai 100 persen cakupan pelayanan air minum di Indonesia mengingat berbagai hal dan permasalahan yang ada di setiap daerah.  

Salah satu usulan yang disampaikan oleh Perpamsi melalui Waketum Perpamsi, L. Ahmad Zaini yakni, mengusulkan kepada Pemerintah pusat untuk mendorong Pemerintah daerah (melalui kebijakan Negara) untuk mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kota maupun provinsi setidaknya 2 persen untuk menyelesaikan permasalahan air minum.

Menurutnya, dengan adanya APBD untuk air bersih, itu artinya kita melibatkan/mengikutsertakan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap akses air bersih. Sebab, hingga saat ini jumlah sambungan perpipaan di Indonesia baru sekitar 13 juta sambungan atau baru mencapai lebih kurang 20 persen.

“Walaupun memang ada juga yang akses air minum mencapai 80 persen, tetapi melalui perpipaan baru diangka 20 persen,” ujarnya.

Zaini yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang saat dimintai keterangan beberapa media nasional mengungkapkan agar usulan itu diharapkan bisa menyelesaikan persoalan cakupan pelayanan air minum yang masih sedikit di Indonesia.

Dilain hal, Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga mengingatkan akan pentingnya air minum untuk mencegah stunting.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Perpamsi mendorong kebijakan Pemerintah Pusat untuk fokus memperbaiki persoalan air bersih. Sebab, layanan air bersih atau air minum menjadi salah satu upaya yang bisa menekan angka stunting di Indonesia.

“stunting ini tidak akan bisa selesai kalau akses air minum ini tidak bisa diselesaikan.” Papar Zaini.

Dikutip dari laman media online Republika, Zaini juga optimis dengan adanya anggaran pasti untuk air bersih ini akan mempercepat celah antara saluran air bersih yang baru 20 persen dengan 80 persen yang belum.

“Kan kita bertahap, kita bekerja tidak dalam 1-2 tahun, tetapi itu akan secara terus menerus kita lakukan sehingga mempercepat gap 80 persen tadi.” Ungkapnya.