MATARAM- Kamis, 21 Juli 2022, bertempat di Ruang Rapat Kantor Pusat PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) agenda kunjungan dari 5 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum dari Provinsi Papua Barat diselenggarakan. Pada kesempatan ini, PTAM Giri Menang dikunjungi oleh para Direksi yang memiliki tujuan untuk menggali informasi terkait perubahan badan hukum dan pola manajerial yang sudah diterapkan oleh BUMD Air Minum terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini.

Diantaranya adalah, Dirut PDAM Jayapura Entis Sutisna yang didampingi oleh Dirum nya Ester Tambi, Dirut Perumda Marauke Katrina Papar, Dirut Tirta Pala Kab Fakfak M. Harahap, dan Plt Dirut Perumda Kab. Manokwari Iswanto.

Para tamu disambut langsung oleh Direktur Utama L. Ahmad Zaini yang didampingi oleh Asisten Manajer Hukum Indah Paramita. Semua kebutuhan dari para rombongan seperti yang dimaksudkan tersebut dijelaskan dengan lugas dan terperinci.

Zaini dalam sambutannya dihadapan para tamu, mengungkapkan bahwa PTAM Giri menang merupakan BUMD Air Minum pertama yang merubah Badan Hukum menjadi Perseroan Daerah karena didasari oleh amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

“ Kami (PTAM Giri Menang) memang merupakan BUMD Air Minum pertama di Indonesia yang merubah Badan Hukum menjadi Perseroan Daerah. Sehingga, kami memiliki pengalaman yang bisa di contoh oleh PDAM Jayapura nantinya. Untuk pola manajerial yang kami terapkan, saat ini kami selalu mengedepankan pelayanan yang prima diimbangi dengan kedispilnan administrasi dengan integritas yang tinggi, ” ungkap Zaini.

Sebagai ketua tim rombongan, Entis mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas bimbingan yang sudah diberikan oleh Dirut PTAM Giri Menang. Kunjungan yang singkat namun sangat bermanfaat ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi BUMD Air Minum yang ada di Prov. Papua Barat untuk bisa meningkatkan kinerjanya agar bisa memberikan kontribusi terbaiknya bagi daerah.

“kami sangat berterimakasih atas jamuan yang sudah diberikan. Banyak manfaat dari kunjungan kami kali ini. Terimakasi Pak Zaini yang sudah berkenan memberikan bimbingannya kepada kami semua, semoga hasil dari kunjungan ini bisa segera kami implementasikan di daerah kami” ucap Entis.

Untuk menjadi informasi, PTAM Giri Menang merupakan BUMD Air Minum  pertama di Indonesia yang melakukan perubahan badan hukum menjadi Perseroan Daerah dan mendapatkan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” tahun 2011 sampai 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang menandakan bahwa kinerja dari PTAM Giri Menang (Perseroda) sudah terlaksana dengan baik dan maksimal. (saw)

Segenap Komisaris, Direksi, dan Seluruh Pegawai PTAM Giri Menang (Perseroda) mengucapkan

Dirgahayu Kabupaten Lombok Utara Ke-14

Lombok Utara Berdaya, Berinovasi, Bangkit untuk Daerah yang Sejahtera

MATARAM- Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring mengadakan Rapat Implementasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Wilayah NTB(19/07). Bertempat di Gedung Graha Bakti Praja komplek Perkantoran Gubernur NTB, kegiatan ini berjalan berkat kerjasama antara KPK dengan Inspektorat Prov. NTB.

Dihadiri langsung oleh Ketua Tim Pendaftaran LHKPN Dian Budiarti beserta Tim, pertemuan ini direncanakan akan berlangsung selama 3 hari kedepan. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dalam hal ini Inspektorat Prov. NTB merupakan mitra strategis KPK. Hadir pada kesempatan ini Inspektur Inspektorat Prov. NTB, Ibnu Salim untuk memberikan sambutan sekaligus membuka positif ini.

PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) sebagai salah satu BUMD yang ada diwilayah NTB turut ikut serta dalam kegiatan ini. mewakili perusahaan, hadir secara langsung Direktur Utama L. Ahmad Zaini yang didampingi oleh Direktur Umum dan Keuangan Aini Kurniati serta Asisten Manajer Hukum Indah Paramita.

Pada kesempatannya, Ibnu Salim menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh KPK. Program yang sebenarnya sudah lama dibahas antara KPK dengan Inpektorat iniv sebentar lagi akan segera wajib dilaksanakan. Tugas bagi setiap BUMD dan harus menjadi atensi para pimpinan-pimpinan BUMD untuk mengisi LHKPN secara berjenjang.

“pada kesempatan pagi hari ini adalah dalam rangka kepatuhan BUMD, yang dimana hasil monitoring dari KPK capaiannya masih 65%. BUMD adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan yang bebas korupsi dan bebas dari KKN. Sehingga peran BUMD harus terdepan sebagai teladan baik dalam pelaporan LHKPN. Mari kita bersama-sama sampaikan LHKPN, bagi yang belum segara laksanakan dan bagi yang sudah silahkan untuk melanjutkan. Jika terjadi masalah silahkan langsung berkonsultasi, ” ungkap Ibnu.

Jumlah BUMD yang aktif di NTB berjumlah 26 Instansi, diantaranya ada di bidang Air Minum, Perbankkan, Finansial, dan jenis badan usaha lainnya. Harapan besar dalam kegiatan ini adalah menumbuhkan rasa disiplin kepada pimpinan Instansi untuk bisa tepat waktu dan konsisten dalam memberikan laporan. Sehingga mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.(saw)

MATARAM- Kamis, 14 Juli 2022, Panitia Khusus (Pansus) II, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan Rapat Pleno terkait pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Mata Air. Bertempat di Ruang Rapat Pleno I Gedung DPRD Prov. NTB, kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus II, yakni L. Satriawandi.

Mewakili PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) hadir secara langsung Direktur Utama L. Ahmad Zaini yang didampingi oleh Direktur Umum dan Keuangan Aini Kurniati, Manajer Sekretariat Perusahaan Hj. Bq. Eri Ratih R. Hadir juga pada kesempatan tersebut para Anggota Pansus II, Akademisi dari Universitas Mataram, Perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Biro Hukum Prov. NTB.

Keterlibatan PTAM Giri Menang pada perancangan Perda ini karena dinilai mampu untuk bisa memberikan masukan-masukan yang bisa bermanfaat dalam penerapan Perda ini nantinya. Zaini yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PP PERPAMSI juga diharapkan mampu memberikan kontribusinya atas kapasitasnya yang saat ini menakhodai seluruh BUMD Air Minum diseluruh Indonesia. Yang kemudian mampu memberikan wawasannya terkait pengelolaan sumber air baku secara luas (Nasional).

Pada kesempatannya, Zaini mengapresiasi usulan DPRD untuk bisa memberikan koridor-koridor yang jelas pada mata air yang ada di Provinsi NTB. Melalui Perda yang sedang dirancang ini, dapat memberikan batasan-batasan sehingga dalam pengelolaan dan pelestarian sumber air baku bisa berjalan dengan maksimal serta bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Zaini juga memberikan penjelasan yang ringkas kepada seluruh peserta rapat terkait kapasitasnya yang sudah sangat berpengalaman terkait pengelolaan sumber mata air.

“ kita semua harus sepaham terkait filosofi dari perancangan Perda ini. Pemahaman Air yang merupakan titipan alam yang harus terkelola dengan baik merupakan dasar kita bersama. Pengelolaan dengan cara-cara tepat dengan mementingkan kelestarian ekosistem lingkungan (Hidrologi) adalah sebuah keniscayaan yang sama-sama harus kita capai. Sehingga ketersediaan untuk generasi ke generasi bisa dirasakan untuk kedepannya, ” ungkap Zaini.

Pertemuan yang sudah dilakukan untuk kesekian kalinya oleh pihak-pihak terkait saat ini sudah mulai menemukan titik terang. Beberapa tahap lagi, Provinsi NTB akan menjadi rujukan nasional Karena merupakan Provinsi yang memiliki konsentrasi tinggi terkait Perlindungan dan Pelestarian Mata Air.

Menarik statement dari Alam, perwakilan Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. NTB. Keterlibatan PTAM Giri Menang yang memiliki Dirut yang sekaligus menjabat sebagai Ketum PERPAMSI memiliki nilai lebih tersendiri. Ketika Perda ini berhasil, kedepannya upaya pelayanan distribusi air bersih untuk seluruh pelosok yang ada di wilayah Prov. NTB bisa terpenuhi dan terlayani dengan baik.

“ kita sedang merumuskan peraturan yang diperuntukkan untuk kemaslahatan banyak orang. Sebenarnya sebuah keistimewaan bagi kita semua, saat ini putra daerah NTB Bapak Zaini (Direktur Utama PTAM Giri Menang) sedang menjabat sebagai Ketua Umum PP PERPAMSI. Dengan wawasan dan wewenang yang dimiliki beliau, kami yakin bisa menghasilkan Perda ini dengan baik. Ketika kita bisa menghasilkan Perda yang berkualitas dengan kebermanfaatan yang luar biasa, bukan menjadi hal yang mustahil, NTB akan menjadi rujukan secara nasional. Dari NTB untuk Indonesia, ” ungkap Alam.

Dengan jumlah sumber daya alam dalam hal ini ketersediaan air yang melimpah ruah dengan karakteristik yang berbeda-beda, perlu dilakukannya observasi yang lebih jauh lagi. Sehingga seluruh titik yang memiliki potensi sebagai sumber air baku bisa terakomodir secara menyeluruh. (saw)

Informasi Gangguan Distribusi Air. Atas Nama Manajemen Kami Mohon Maaf atas ketidaknyamanannya.

Komisaris, Segenap Direksi dan seluruh jajaran Pegawai PTAM Giri Menang mengucapkan..

Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 H 
Mari kita sambut hari penuh berkah, sucikan diri damaikan jiwa.

Semoga keikhlasan dan kebahagiaan menyertai kita semua dalam berkurban.

SENGGIGI- Rabu, 6 Juli 2022, Pengurus Daerah (PD) PERPAMSI Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan Pengurus Pusat PERPAMSI dan Kementerian Dalam Negeri mengadakan Workshop tingkat nasional. Tema yang diangkat pada kegiatan ini yaitu “Tata Kelola Pertanggungjawaban Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air MInum”.

Workshop diikuti oleh ratusan Direksi yang berasal dari 95 BUMD Air Minum dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan selama 2 hari ini menjadi kegiatan yang sangat penting, mengingat ini merupakan upaya para pimpinan untuk bisa memberikan tata kelola perusahaan (BUMD Air Minum) menjadi lebih baik lagi. Pengelolaan perusahaan harus bisa sesuai dengan prosedur yang ada, setiap batasan yang sudah tertuang dalam peraturan yang ada dibahas guna memeberikan koridor yang jelas bagi setiap pimpinan BUMD Air Minum.

Hadir pada kegiatan ini, Gubernur Provinsi NTB H. Zulkieflimansyah, Staf Ahli Bid. Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Kemendagri Togap Simangunsong, Ketua Umum PP PERPAMSI L. Ahmad Zaini,  Direktur BUMD, BLUD dan BMD Kemendagri Budi Santosa dan Ketua PD PERPAMSI NTB Aini Kurniati.

Workshop tingkat nasional ini mengundang para ahli kompeten untuk dijadikan sebagai narasumber. Diantaranya adalah Riris Prasetyo Analis Kebijakan Ahli Madya Kemendagri, Asep N. Mulyana Kajati Prov. Jawa Barat dan Prof. H. Zainal Asikin Guru Besar Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Dikesempatan yang sama, dilangsungkannya penandatanganan MoU antar PP PERPAMSI dengan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah Se-Indonesia terkait pembiayaan dan penguatan kapasitas organisasi dalam pencapaian akses air minum dan sanitasi aman daerah. Ada juga penandatangan MoU antara PP PERPAMSI dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) terkait program merdeka belajar – belajar merdeka.

Sambutan pertama yang disampaikan oleh Zaini selaku Ketua Umum PP PERPAMSI mengungkapkan ucapan terimakasihnya kepada seluruh peserta, terkhusus kepada seluruh tamu undangan dan narasumber yang sudah dapat meluangkan waktunya pada kegiatan ini. dengan diselenggarakannya kegiatan ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang sama dalam hal tata kelola pertanggungjawaban direksi pada BUMD Air Minum.

“ ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat. Saat ini kondisi yang ada di masing-masing BUMD Air Minum belum sepenuhnya mengetahui koridor-koridor dalam hal tata kelola pertanggungjawaban Direksi. Kegiatan ini bisa memberikan frame yang sama untuk kita semua, terlebih narasumbernya ada dari Kemendagri, Kejaksaan Tinggi (Prov. Jawa Barat) dan Praktisi Hukum, ”

Sama halnya, seperti yang disampaikan oleh Staf Ahli Kemendagri yang mewakili Mendagri. Penyelenggaraan terkait ketersediaan air bersih di Indonesia juga menjadi kontribusi khusus. Saat ini Kemendagri sudah menyusun dua peraturan pelaksana terkait pengelolaan BUMD Air Minum.

“ kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang wajib dipenuhi. Jika tidak ada halangan, sebentar lagi Bapak Menteri kami (Kemendagri) akan mengesahkan dua peraturan terkait pengelolaan BUMD Air Minum. Diharapkan, niat baik kita bersama ini bisa berjalan sesuai dengan rencana dan tanpa hambatan, ” sebut Togap.

PP PERPAMSI juga mendapatkan dukungan dari United States Agency for International Development (USAID) terkait upaya pencapaian target pembangunansektor air minum dan sanitasi, baik untuk RPJMN 2024 dan juga SDG Tahun 2030. Hadir secara langsung mewakili USAID Rayen Weddel memberikan sambutannya terkait kemitraan ini. Program USAID IUWASH Tangguh, merupakan salah satu solusi alternatif bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa merasakan akses air bersih yang layak.

“ sebelumnya, kami juga bersama Water.Org telah menggalang dana lebih dari 1,3 Miliar untuk bisa membantu sebanyak 444 sambungan baru PDAM. Untuk itu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk bisa mencapai target pelayanan air bersih dalam lingkup yang lebih luas lagi. Sekali lagi saya (USAID) berbahagia sudah menjadi bagian dari upaya ini, ” ungkap Rayen.

Gubernur Prov. NTB Bang Zul (sapaan akrabnya) memberikan apresiasi kepada penyelenggara. Dalam hal ini PP PERPAMSI yang dipimpin oleh putra daerah dari NTB yakni L. Ahmad Zaini bisa memberikan kontribusi terbaiknya untuk masyarakat. Terkhusus untuk urusan penyediaan kebutuhan air bersih. Pemerintah Provinsi sebenarnya memiliki peran terkait keterlibatannya dalam penyelenggaraan kebutuhan air bersih.

“ kedepannya akan kami konsultasikan lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri. Semoga ada jalan sehingga senergisitas untuk pelayanan di daerah menjadi lebih baik lagi, ” ungkap Zul saat sambutan.

Kegiatan ini dibuka secara simbolis dengan pemukulan gong sebanyak 5 kali (yang memiliki filosofi jumlah sila pada Pancasila) oleh Staf Ahli Kemendagri yang didampini oleh Gubernur Prov. NTB dan Ketua Umum PP Perpamsi. (saw)

Informasi Gangguan Distribusi Air. Atas Nama Manajemen Kami Mohon Maaf atas ketidaknyamanannya.

Dihimbau kepada pelanggan di wilayah terdampak untuk menampung air.

DARING-  Isu-isu strategis terkait air bersih secara nasional tetap disemarakkan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN). Salah satu agenda kerja dari DSDAN pada tahun 2022 ini adalah mengadakan Rapat Koordinasi Nasional dengan tujuan utamanya yaitu penyusunan rencana Satu Tarif Dasar Air Minum. Agenda Nasional ini dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting (28/06).

Pada kegiatan ini, DSDAN menghadirkan Narasumber berkompeten diantaranya Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) yang juga selaku Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI), L. Ahmad Zaini, Direktur Air Minum pada Kementerian PUPR Anang Muchlis, Direktur Air Tanah dan Air Baku Feryanto Pawenrusi, dan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jayapura, Entis Sutisna.

Rencana yang diwacanakan oleh DSDAN ini merupakan sebuah isu actual yang kemudian menjadi pertimbangan bagi seluruh instansi terkait. Upaya untuk bisa menyelenggarakan Single Tarif Air Minum secara nasional harus bisa ditelaah dengan seksama. Karena seperti yang tertuang dalam amanat yang tertuang pada Permendagri 71 tahun 2016 bahwa penentuan Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik.

Pada kesempatannya, Zaini yang memberikan pemaparan terkait “Mekanisme Penentuan Tarif dan Lesson Learned Kinerja di PT Air Minum Giri Menang”. Forum kali ini menjadikan PTAM Giri Menang sebagai contoh dalam menjalankan kebijakan penentuan tariff yang sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Menjadi sangat menarik bahwa kondisi manajemen yang telah diterapkan oleh PTAM Giri Menang saat ini bisa dikatakan sangat efisien. Terbukti dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dari tahun 2011 sampai 2021 mendapatkan penilaian “Selalu Wajar Tanpa Pengecualian”.

“ sebagai BUMD Air Minum saya rasa yang menjadi utama adalah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan. Harapan pelanggan harus bisa diakomodir dengan maksimal, pastinya dengan pola komunikasi yang baik. Kepada pemilik (Kepala Daerah) juga harus bisa menjalin koordinasi yang baik, sehingga bisa memberikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, “ ungkap Zaini.

Zaini selaku Ketum PERPAMSI ini juga memberikan masukannya. Untuk bisa diketahui bersama, cakupan perpipaan yang sudah dicapai secara nasional sampai saat ini kurang lebih hanya 30 %. Dasamping cakupan perpipaan tersebut, ada juga kondisi BUMD Air Minum yang sampai saat ini masih belum bisa mencapai Full Cost Recovery (FCR) itu juga menjadi tugas PERPAMSI yang akan merangkul BUMD Air Minum yang belum sehat.

“ FCR menjadi hal yang harus diutamakan oleh masing-masing BUMD Air Minum. salah satu untuk mewujudkan FCR adalah dengan cara melakukan efisiensi, efisiensi adalah sebuah keniscayaan. Kami (PERPAMSI) juga sudah pernah mengusulkan kepada negara, agar bisa turun tangan secara langsung dalam membantu pemenuhan kebutuhan air bersih yang diselenggarakan oleh seluruh BUMD Air Minum di Indonesia, ” tambah Zaini. (saw)